PENANGGUHAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT PADA PELAKU PERORANGAN DALAM HUKUM INDONESIA (DT00115)

 

 

 


Abstract

 
 
REKONSTRUKSI PENGATURAN PENGAWASAN WARGA ROHINGYA DALAM UPAYA MEMELIHARA KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDIMENSI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (DT00114)

 

 

 


Abstract

 
 
KEWENANGAN LEGISLASI SYARIAT ISLAM PEMERINTAHAN ACEH DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (DT00113)

 

 

 


Abstract

 
 
KONSEPSI PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA (DT00112)

 

 

 


Abstract

 
 
TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP KETIDAKSESUAIAN ANTARA MINUTA AKTA DAN SALINAN AKTA AUTENTIK

 

 

 



 
 
PEMENUHAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PENDAFTARAN TANAH (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH NOMOR 05/G/2017/PTUN-BNA)

 

 

 



 
 
UPAYA HUKUM BANDING TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG DISELESAIKAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI ACEH)

 

 

 



 
 
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERUGIAN TRANSAKSI METERAI ELEKTRONIK (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH)

 

 

 



 
 
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES GAYO LUES)

 

 

 



 
 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI DARI LAPAS KELAS II B KUTACANE