PENANGGUHAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT PADA PELAKU PERORANGAN DALAM HUKUM INDONESIA (DT00115)

 

 

 


Abstract

 
 
REKONSTRUKSI PENGATURAN PENGAWASAN WARGA ROHINGYA DALAM UPAYA MEMELIHARA KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDIMENSI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (DT00114)

 

 

 


Abstract

 
 
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KOPI ARABIKA GAYO ANTARA PETANI DAN PENGEPUL (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN WIH PESAM KABUPATEN BENER MERIAH)

 

 

 



 
 
TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU USAHA KONVEKSI ATAS KETIDAKSESUAIAN DALAM PEMESANAN (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN SYIAH KUALA, KOTA BANDA ACEH)

 

 

 



 
 
KAJIAN NOMENKLATUR HUKUM TERHADAP STATUS NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM KAITANNYA DENGAN KONSEP PROFESI

 

 

 



 
 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU BALAP LIAR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH)

 

 

 



 
 
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN BERSAMA-SAMA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI DIVERSI (SUATU PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH)

 

 

 



 
 
KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH BERSERTIFIKAT GANDA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH OLEH PUTUSAN PENGADILAN

 

 

 



 
 
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA INFLUENCER ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM MELALUI KONSEP VICARIOUS LIABILITY AKIBAT PROMOSI INVESTASI BODONG

 

 

 



 
 
ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENGHADAPI SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING MELALUI INVESTOR-STATE DISPUTE SETTLEMENT (ISDS)