PENANGGUHAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT PADA PELAKU PERORANGAN DALAM HUKUM INDONESIA (DT00115)

 

 

 


Abstract

 
 
REKONSTRUKSI PENGATURAN PENGAWASAN WARGA ROHINGYA DALAM UPAYA MEMELIHARA KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDIMENSI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (DT00114)

 

 

 


Abstract

 
 
KEWENANGAN LEGISLASI SYARIAT ISLAM PEMERINTAHAN ACEH DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (DT00113)

 

 

 


Abstract

 
 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT YANG TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN

 

 

 



 
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BANDA ACEH

 

 

 



 
 
MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PENGUSAHA (SUATU PENELITIAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH)

 

 

 



 
 
A COMPARATIVE LEGAL STUDY ON CANING PUNISHMENT IN ACEH AND KELANTAN IN RELATION TO THE PROHIBITION OF TORTURE AND ILL-TREATMENT

 

 

 



 
 
STUDI KOMPARATIF USIA MINIMUM UNTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DAN MALAYSIA

 

 

 



 
 
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN BARANG PADA PENGIRIMAN ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA (SUATU PENELITIAN DI TERMINAL LUENG BATA KOTA BANDA ACEH)

 

 

 



 
 
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DALAM PERKAWINAN SIRI