PENANGGUHAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT PADA PELAKU PERORANGAN DALAM HUKUM INDONESIA (DT00115)

 

 

 


Abstract

 
 
REKONSTRUKSI PENGATURAN PENGAWASAN WARGA ROHINGYA DALAM UPAYA MEMELIHARA KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDIMENSI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (DT00114)

 

 

 


Abstract

 
 
KEWENANGAN LEGISLASI SYARIAT ISLAM PEMERINTAHAN ACEH DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (DT00113)

 

 

 


Abstract

 
 
KONSEPSI PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA (DT00112)

 

 

 


Abstract

 
 
ANALISIS YURIDIS DAMPAK PENGANGKATAN TENAGA HONORER DALAM PERSPEKTIF HAM (SUATU PENELITIAN DI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH)

 

 

 



 
 
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ELEKTRONIK AKTA CERAI (E-AC) DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERCERAIAN (SUATU PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH KOTA BANDA ACEH)

 

 

 



 
 
PEMENUHAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN (SUATU PENELITIAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB SIGLI)

 

 

 



 
 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH

 

 

 



 
 
PENYELESAIAN SENGKETA GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEKSI 1 PADANG TIJI – SEULIMEUM

 

 

 



 
 
TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP KETIDAKSESUAIAN ANTARA MINUTA AKTA DAN SALINAN AKTA AUTENTIK