ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN QANUN TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS (S002005)

Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan Aceh akan terwujud apabila sesuai dengan asas kemanfaatan. Sudah ada 4 Qanun yang mengatur tentang kewenangan pengelolaan Dana otonomi Khusus. Perubahan Qanun ini bertujuan untuk mencapai hasil yang maksimal. Namun demikian, pengelolaan dana otonomi khusus belum memenuhi asas kemanfaatan dan belum mampu memberikan perubahan yang signifikan maupun dari pendidikan, pengetasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur Provinsi Aceh dan juga setiap Kabupaten/Kota.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab Qanun ini mengalami beberapa kali perubahan juga pertimbangan hukum pada setiap perubahan Qanun. Dan upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan manfaat yang maksimal melalui Dana otonomi Khususnya.

Dalam metode penelitian skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat normatif dan empiris, yang dilakukan dengan cara menganalisa Qanun, dan ditambah wawancara dengan DPRA, Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan, dan Akademisi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab Qanun terus berubah karena pengelolaan dana otonomi khusus yang dikelola pemerintah Aceh atau pemerintah Kabupaten/Kota belum mencapai hasil yang maksimal, dan pengawasan pada pengelolaan dana otonomi khusus ini belum berjalan dengan cukup baik sehingga program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan hasil musrenbang.

Disarankan agar Pemerintah Aceh melaksanakan pengawasan yang maksimal baik secara langsung maupun tidak langsung, agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan program. Upaya untuk mengatasi masalah ini Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebaiknya menyusun suatu rencana strategi untuk dapat meningkatkan manfaat yang maksimal dari Dana Otonomi Khusus Aceh.