PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API TANPA IZIN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (SUATU PENELITIAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO) (T000567)

Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, menyatakan bahwa “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Namun pada kenyataannya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho masih terjadi tindak pidana memiliki dan menggunakan senjata api tanpa izin. Baik disebabkan oleh faktor keamanan di daerah tempat tinggal pelaku tindak pidana, maupun faktor kurang pahamnya masyarakat tentang sanksi pidana terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, upaya penanggulangan tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin, dan hambatan dalam penanggulangan tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin.

Jenis penelitian hukum dan pendekatan yuridis empiris, atau penelitian hukum sosiologis, dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Teknik analisis data yang digunakan dalam tesis ini adalah data kualitatif, metode kualitatif ini digunakan agar penulis dapat mengerti dan memahami gejala yang diteliti dan menghubungkannya dengan masalah yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho antara lain: Faktor untuk menjaga diri atau membela diri, sebagai alat untuk mencari nafkah, melaksanakan tugas sebagai anggota GAM, sebagai persiapan melakukan tindak pidana yang lain. Upaya penanggulangan tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin, dilakukan secara preventif dengan penyuluhan-penyuluhan hukum secara rutin dan melakukan razia terhadap senjata api, dan upaya represif berupa penyidikan, penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan senjata api tanpa izin ke pengadilan sesuai dengan aturan yang berlaku serta hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin karena prilaku masyarakat yang gemar memiliki senjata api, kurangnya pengawasan oleh kepolisian terkait peredaran senjata api illegal, perdagangan senjata api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah serta hukuman yang kurang maksimal kepada pemilik senjata api illegal.

Disarankan adanya kerjasama menyeluruh antara aparat keamana baik TNI maupun Polri serta dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan penggunaan senjata api illegal di Aceh, kepada pemerintah untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda serta kepada lapisan masyarakat paling bawah menyangkut bahaya kejahatan tentang bahaya ancaman kejahatan menyangkut penggunaan senjata api illegal di Aceh dan Pemerintah bersama DPR perlu segera melakukan pergantian undang-undang yang berkaitan dengan tindakan tindak pidana kejahatan penggunaan senjata api illegal yang merupakan fondasi hukum yang kokoh dalam melindungi segala kepentingan masyarakat maupun hak-hak asasi manusia.