IMPLEMENTASI OTONOMI GAMPONG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH UTARA) (T000103)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan gampong, sesuai dengan karakfelistik dan adat istiadat masyarakat setempat. Dalam penelifian ini yang ingin dilihat apakah implementasi tentang otonomi gampong sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apaKah kendala dalam pelaksanaan otonomi gampong.

Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis irnplementasi otonomi gampong sudah sesuai dengan ketennian peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi da1am pelaksanaan otonomi gampong.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode yuridis normatif, historis dan sosiologis. Sumber data untuk penelitian ini dari bahan data primer yang diperoleh di lapangan dengan melakukan teknik wawancara yang merupakan data empiris. data sekunder diperoleh berdasarkan sumber kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi, Bahan-bahan hukum tersier, berupa ensiklopedi, dokumen dan kamus-kamus hukum yang memberikan penjelasan terhadap istilah yang dipergunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi gampong menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 fentang Pemerintahan Aceh pada Prinsipnya masih berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Daerah kurang berinisiatif untuk melakukan pemberdayaan masyarakat gampong. Begitu pula masyarakat tidak menggunakan kewenangan yang ada sehingga mengakibatkan mereka tidak mandiri dan sangat bergantung kepada Pemerintah atasan. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan otonomi gampong di Kabupaten Aceh Utara adalah ketersediaan peraturan perundang-undangan, sumber daya perangkat gampong, rendahnya pemahaman tentang otonomi gampong, kurangnya pemberdayaan masyarakat gampong, berkurangnya rasa solidaritas masyarakat dan belum adanya pengelolaan potensi ekonomi secara produktif.

Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Pemerintah Gampong untuk adanya pemahaman yang sama tentang otonomi gampong dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga akan lebih aktif dan efektif dalam penyelenggaraan otonomi gampong, menyusun peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya untuk mendorong dan adanya dasar hukiim dalam pelaksanaan otonomi gampong, mengubah cara pandang dan pola pikir masyarakat Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan melakukan pembinaan kepada masyarakat sehingga timbulnya kesadaran dan rasa memiliki, memperat ikatan sosial, budaya dan adaf istiadat serta meningkatkan kemampuan sumber dayanya dan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang dimiliki.