PENYIARAN IKLAN PRODUK OLEH RADIO BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KOMPARATIF DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH) (T000036)

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246/Menkes/PerN/1990 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 386/MEN.KES/SK/IV/ 1994 tentang Pedoman Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Makanan-Minuman dan Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia, ditegaskan bahwa iklan yang diterbitkan dan disiarkan harus didaftarkan tidak boleh menyimpang. Dalam Pasal 17 UUPK pada intinya juga ditentukan bahwa pelaku usaha periklanandilarang untuk memproduksi iklan yang mengelabui konsumen dari segi kualitas dan kuantitas, jaminan atau garansi, informasi yang keliru dan melanggar etika periklanan. Apanila ketentuan tersebut tetap dilakukan, maka pelaku usaha periklanan juga dapat dituntut tanggung jawabnya secara perdata maupun pidana. Pasal 20 UUPK bahwa pelaku usaha periklanan bertanggungjawab atas iklan ynag diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut dan Pasal 1365 KUH Perdata maupun Pasal 60 dan Pasal 62 tentang ketentuan pidana dalam UUPK. Dalam praktiknya, di Kota Banda Aceh temyata banyak sekali iklan yang disiarkan memberikan janji-janji penyembuhan dengan cepat, pada hal iklan tersebut tidak didaftar dan tidak memiliki izin untuk disiarkan.

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menjelaskan tentang prosedur penyiaran iklan produk makanan, minuman dan obat-obatan yang dilakukan pada Radio swasta di Banda Aceh, tanggungjawab para pihak yang terkait dalam bisnis periklanan khususnya iklan pada radio dan kaitannya dengan perlindungan konsumen dalam penyiaran iklan, dampak iklan· produk makanan, obat-obatan dan alat kesehatan di radio bagi konsumen dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan perfindungan konsumen di bidang bisnis periklanan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan juridis normatif dan juridis sosiologis dan untuk memperoleh data dilakukan wawancara yang ditujukan kepada para responden informan. Di samping itu, juga dilakukan pengumpulan data dengan mencatat mencatat dalam kartu-kartu yang berisi kutipan langsung, ringkasan maupun ide-ide yang didapat dari buku-buku, majalah, jurnal serta tulisan yang berhubungan penyiaran iklan dan perlindungan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui Prosedur penyiaran iklan produk makanan, minuman dan obat-obatan yang dilakukan pada Radio swasta di Banda Aceh apabila dilihat dari ketentuan asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 (1) jo Pasal 1320 KUH Perdata telah memenuhi syarat sahnya perjanjian.