PENYELESAIAN PERKARA PERWALIAN PASCA TSUNAMI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH) (T000108)

Dalam aturan fiqh perlindungan atas anak yatim yang masih di bawah umur diatur dalam bab khusus yaitu bab Perwalian. Undang-undang juga telah mengatur masalah tersebut yaitu dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Adat Aceh pun sebetulnya telah mengatur masalah perwalian. Namun dalam masyarakat Aceh pasca tsunami, ketika masyarakat sudah tidak lagi dalam satu kelompok yang utuh, aturan adat tentang perwalian cenderung tidak ditaati. Anak yatim tidak semuanya mendapat wali secara adat. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya aturan mengenai perwalian atas harta anak yatim di dalam fiqh dan hukum tertulis? dan bagaimana praktik penyelesaian perkara perwalian di Mahkamah Syar'iyah dan masyarakat Aceh Pasca Tsunami, serta bagaimana perlindungan atas harta anak yatim dan prosedur penarikan oleh Para wali dalam praktek perbankan?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan mengenai perwalian atas harta anak yatim di dalam fiqh dan hukum tertulis, dan untuk mengetahui praktik penyelesaian perkara perwalian di Mahkamah Syar'iyah dan masyarakat Aceh Pasca Tsunami, serta untuk mengetahui aturan perlindungan atas harta anak yatim serta prosedur penarikan uang anak yatim oleh Para wali dalam praktek perbankan.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analis, dengan teknik pengumpulan data lapangan (field research), yaitu melalui proses wawancara, observasi dan menganalisa dokurnen serta penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian rnenunjukkan bahwa kelihatannya perlindungan atas harta anak: yatim korban tsunami, sebagaimana yang diharapkan fiqh dan undang-undang yang ada belum diterapkan secara memadai. Hal ini disebabkan belum maksimalnya upaya yang dilakukan. Dari beberapa penyelesaian perkara perwalian yang terjadi di Mahkamah Syar' iyah terlihat tampaknya Mahkamah Syar'iyah hanya berperan dalam batasan penetapan sesuai permohonan dari pemohon. Atau sesuai keperluan yang diminta oleh instansi-instansi yang biasanya berhubungan dengan ahli waris. Mahkamah Syar' iyah juga kelihatannya hanya mengabulkan permohonan seadanya tanpa berupaya mempertimbangkan status anak yatim yang masih dibawah umur dan tanpa upaya untuk melindungi harta milik anak tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa belum terlihat adanya upaya perlindungan terhadap harta anak yatim dari pihak bank. Upaya perlindungan terhadap harta anak yatim yang dilakukan pihak bank hanya sebatas pelaksanaan kebijakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti surat permohonan atas penarikan, surat keterangan kematian, surat keterangan ahli waris dari Mahkamah Syar'iah, bukti diri dan sebagainya.

Oleh karena itu, Mahkamah Syari'ah diharapkan tidak menerima begitu saja permohonan guna menarik uang warisan dari bank atau tempat lainnya, sekiranya dalam permohonan tersebut tidak disinggung bagaimana perlindungannya atas harta anak yatim yang masih di bawah umur dapat terlindungi dengan semestinya dan akan diterima secara penuh ketika dia dewasa kelak. Mahkamah Syari'ah juga hendaknya mencantumkan dalam penetapan perwalian jumlah harta anak yatim yang akan dikelola oleh wali, supaya dapat di pertanggung jawabkan oleh wali dikemudikan hari. Bank juga diharapkan lebih selektif dan lebih memperhatikan hak-hak ahli waris nasabah, supaya ahli waris yang masih di bawah umur tetap mendapatkan haknya dan hak tersebut tetap terlindungi hingga ia dewasa.