KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAH ACEH (T000266)

Eksekusi putusan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak hanya terbatas dalam bidang hukum benda, dalam prakteknya sampai saat ini, eksekusi putusan telah mencakup dalam eksekusi putusan hak asuh anak (hadhanah). Eksekusi hak asuh anak merupakan sejumlah permasalahan yang begitu penting karena objek perkaranya mengenai orang. Di Mahkamah Syar'iyah Sigli ditemui 3 (tiga) putusan berkenaan dengan hak asuh anak (hadhanah) yang telah dimohonkan untuk dilakukan eksekusi dan sudah dilaksanakan eksekusinya. Untuk itu dalam penelitian ini dirumuskan beberapa permasalahan yaitu: (1) Pertimbangan hukum apa yang dipakai Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam menetapkan eksekusi hak asuh anak? (2) Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi hak asush anak di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi tersebut?

Penelitian ini diharapkan bennanfaat baik dari sisi akademis maupun praktis. Dari sisi akademis membawa khasanah baru dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum keluarga yang berkaitan dengan hak asuh anak (hadhanah). Selain itu dari sisi praktis perielitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang akibat hukum dari perceraian khususnya masalah hak asuh anak setelah terjadi perceraian dan diharapkan menjadi bahan referensi bagi lembaga peradilan sebagai bahan pertimbangan bagi rnajelis hakim dalam menangani masalah hak asuh anak (hadhanah), pelaksanaan eksekusinya dan hambatan yang dihadapi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Sementara jenis penelitian yang diterapkan adalah jenis penelitian dengan pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris. Lokasi penelitian yaitu dengan mengadakan penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Sigli. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dimana dipilih beberapa responden dan informan, Sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan kajian data kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada dengan kalimat yang sistematis untuk memperoleh kesimpulan daii jawaban yang jelas dari benar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Pertimbangan hukum penetapan eksekusi hak asuh anak (hadhanah) di Mahkamah Syar’iyah Sigli dilakukan dengan adanya pengajuan permohonan pelaksanaan putusan hak asuh anak (hadhanah). Permohonan pelaksanaan putusan hak asuh anak (hadhanah) kepada Ketua Mahkamah Syar' iyah Sigli adalah suatu keharusan yang dilakukan pihak yang mendapat penetapan hak asuh anak, tanpa adanya surat permohonan tersebut pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak tidak dapat dilaksanakan. Kedua, pelaksanaan putusan eksekusi hak asuh anak (hadhanah) di Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagai berikut: ( 1) putusan hadhanah terse but telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (2) pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan hadhanah secara sukarela; (3) pihak yang .menang (Pemohon) mengajukan permohonan eksekusi kepada Mahkamah Syari’ah sigli yang memutus perkara mengenai hadhanah, (4) ketua Mahkamah Syari’ah Sigli menetapkan sidang Aan-maning; (5) Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli mengeluarkan surat perintah eksekusi. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi. hak asuh anak khususnya bila sang anak tidak berada di tangan pihak yang memenangkan hak hadhanah, pada eksekusi anak tidak mungkin dipaksakan karena akan sulit dilaksanakan dan menyangkut perasaan anak yang perlu diperhatikan, terutama untuk kepentingan anak: apabila dilakukan suatu tindakan yang mengarah pada ancaman mental anak bahkan menuai dampak negatif keterbelakangan mental.

Disarankan agar Mahkamah Syar'iyah Sigli terkait dengan sengketa hak asuh anak lebih mengintensifkan lembaga mediasi sebagai penyelesaian alternatif, karena mediasi ini menjadi sangat penting bukan saja .karena ketentuan imperatif hukum acara atau karena kepentingan para pihak perrkara, melainkan yang lebih penting justru karena menyangkut pertimbangan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak, agar dapat menekan seminimal mungkin dampak buruk baik secara psikologis, emosional, sosial, intelektual maupun spiritual bagi si anak tersebut akibat dari persengketaan antara kedua orang tua anak itu.