MEWUJUDKAN FUNGSI LEMBAGA WALI NANGGROE DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI KHUSUS ACEH (T000684)

Aceh sebagai daerah khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 18B sebagai bentuk pengakuan negara terhadap daerah yang memiliki kekhususan. Perjalanan panjang pergolakan politik dan konflik kekerasan di Aceh akibat ketidakpercayaan dan kegagalan imajinasi dalam proses statebuilding (pembangunan bangsa) antara Pemerintah Pusat dengan Aceh sejak kemerdekaan Indonesia hingga berakhir di meja perundingan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia (RI) dalam bentuk Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman). Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe (LWN) dalam pernjanjian tersebut, kemudian dijabarkan ke dalam Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagai dasar hukum LWN. LWN merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dibawah kepemimpinan Wali Nanggroe yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan masyarakat adat Aceh. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah apakah keberadaan LWN telah sesuai dengan konsep otonomi khusus Aceh, serta bagaimanakah keterlibatan LWN dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh selama ini dan bagaimanakah kedudukan Lembaga Wali Nanggroe yang diharapkan dalam penyelenggaraan otonomi khusus Aceh kedepan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan LWN yang semestinya berdasarkan penyelenggaraan otonomi khusus dan efektifitas kedudukannya selama ini, sejauhmana hubungan ikut serta LWN dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh selama ini dan konsep seperti apa kedudukan LWN kedepannya yang ideal.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah preskriptif analitis. Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian dilakukan penelitian langsung di lapangan melalui wawancara langsung dengan responden dan narasumber untuk memperkuat penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan kedudukan LWN sejak dibentuk sampai saat ini tidak mencerminkan azas efektifitas. Struktur kelembagaan yang terlalu besar dan tidak sebanding dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya, sehingga hanya menghabiskan anggaran yang besar. Keterpihakan Wali Nanggroe dalam politik kelompok tertentu membuat Wali Nanggroe kehilangan kepercayaan masyarakat Aceh pada lembaga khusus tersebut, selaku pemersatu masyarakat adat Aceh. LWN belum mampu memberi pengaruh terhadap penyelenggaraan Pemeritahan di Aceh, rentetan kegaduhan antara Pemerintah Aceh dengan DPRA dan lainnya, Wali Nanggroe tidak mampu mengambil peran netralitasnya selaku pemersatu tatanan kehidupan di Aceh. Ketidakharmonisan hubungan LWN dengan Katibul Wali selama ini, membuat LWN tidak mampu mewujudkan tugas dan fungsinya.

Disarakan kepada DPRA untuk segera melakukan perubahan terhadap Qanun LWN, terutama terkait substansi organ kelembaagaannya. Perampingan organ dan memperkuat posisi Wali Nanggroe sebagai personal independen, sehingga Wali Nanggroe lebih bertumpu pada kharisma dan ketokohan sebagai “Ureung Tuha” yang harus diperankan, dibandingkan dengan struktur yang lebar dan banyak dalam LWN. Kedudukan hubungan Katibul Wali dengan LWN harus dipertegaskan dalam satu wadah hukum, supaya ada penyelarasan dalam mewujudkan program LWN.

Kata Kunci : Fungsi, Indepedensi, Lembaga Wali Nanggroe