URGENSI PERAN TIM ASESMEN TERPADU (TAT) DALAM PENANGANAN KORBAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE (T000698)

Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari tim medis dan tim hukum yang ditetapkan oleh Pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa, “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, penempatan tersangka pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dilaksanakan setelah tersangka mendapatkan rekomendasi berdasarkan asesmen dari TAT. Berdasarkan data tahanan penghuni lapas beberapa tahun belakang mencatat bahwa, 45% dari total penghuni Lapas (115.289 dari 255.407 orang) adalah tahanan narkotika. Penghuni Lapas bandar narkotika 64%, dan Pengguna narkotika 36%. Disini urgensi TAT memiliki peran yang sangat penting, dengan adanya pelaksanaan TAT di BNNP Aceh, namun dalam pratiknya memiliki hambatan pada saat pelaksanaan TAT dalam penanganan penyalah guna narkotika, seperti tidak selaras penyelesaian antar lembaga penegak hukum dalam menindak lanjuti tindak pidana narkotika.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran TAT dalam penerapan hukum penyalahgunaan narkotika di Provinsi Aceh, hambatan yang ditemukan pada saat pelaksanaan TAT dalam penanganan penyalah guna narkotika, dan penerapan azas restorative justice untuk mendukung penerapan TAT di Propinsi Aceh.

Penelitian ini penelitian yuridis empiris dan normatif dengan menggunakan pendekatan pengakajian keberlakuan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan menelaah dokumen serta Undang-undang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya data diolah dan dianalisa dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, peran TAT dalam penerapan hukum penyalahgunaan narkotika di Provinsi Aceh, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103, dan Pasal 127 UU Narkotika, peran pemberian sanksi rehabilitasi telah menjadi suatu kewajiban bukan lagi hanya sekedar alternatif pemidanaan saja, penerapan hukum asesmen terpadu di BNNP Aceh harus menjadi mitra antara penyidik kepolisian, dan jaksa penuntut umum yang tugasnya memberikan analisis hukum terhadap penyalah guna narkotika, namun dalam pratik penerapan assessment di BNNP Aceh tidak mewajibkan para aparat penegak hukum untuk menggunakan TAT, oleh sebab itu perlu adanya undang- undang yang mengatur dan memberi batasan aparat untuk bertindak atas penyelesaian tindak pidana narkotika menggunakan assessment, tidak hanya terdapat dalam Peraturan bersama, karena kekuatan mengikat dari Peraturan Bersama ini lemah menurut UU No. 12 Tahun 2011 dengan dasar kewenangan yang diberikan oleh UU Narkotika hanya rehabilitasi tanpa adanya kewenagan dari TAT itu sendiri. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan TAT dalam penanganan penyalah guna narkotika dikarenakan, faktor regulasi dan subtansi hukum yang tidak mengatur secara rinci pelaksanaan TAT itu sendiri, dan faktor dari aparat penegak hukum, dalam penerapan asesmen terpadu merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, tidak melaksanakan TAT kepada korban penyalahgunaan narkotika. Penerapan azas restorative justice untuk mendukung penerapan TAT di Provinsi Aceh agar penanganan antara supply (pemasok) dan demand (permintaan) berjalanan secara seimbang, selain itu harus dilakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika agar yang telah sembuh diharapkan tidak melakukan lagi permintaan narkotika/konsumsi narkotika dan meminimalisir pengaruh terhadap lingkungan penggunaan narkotika, dan juga upaya non penal untuk meminimalisir tindak pidana narkotika sangat diperlukan guna mencegah terjadinya tindak pidana.

Diharapkan TAT berperan sesuai dengan kewenangan dan fungsinya diperkuat oleh aturan Undang-undang Narkotika agar memiliki kekuatan yang mengikat bagi aparat penegak hukum dalam penegakan penyalahguna narkotika untuk asesement. Guna menanggulangi berbagai hambatan dalam penerapan asesmen terpadu mengadakan konsultasi, koordinasi serta menyelaraskan persepsi dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkotika.

Kata Kunci: Tim Assesmen Terpadu, Penanganan, Korban, Penyalahgunaan Narkotika, Restorative Justice.