PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH TENTANG PELANGGARAN MAISIR ( SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE) (T000233)

P'enyelenggaraan Syariat Islam di Aceh diatur dalam Pasar 4 ayat (1.) Undang-Undan.g No.mor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aeeh menentukan bahwa penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakal Ketentuan lebih lanjut dietaur dalam Pasal 125 ayat (1) Undang- Undang No.mor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menentukan bahwa Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syariyah dan ahklaq. Untuk pelaksanaan. uqubat cambuk diatur dalam. Pasal 29 ayat (1) Qanun Nomor 13 tahun 2003, tentang Maisir menentukan bahwa uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Permasalahan pokok dalam. penelitian ini adalah ada beberapa putusan Mahkamah Syariyah Lhokseumawe tentang pelanggaran maisir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracbt van gewijsde) belum dilaksanakan eksekusi.

Penelitian dan pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan putusan .Mabkamah. Syar'Iyah Lhokseumawe terhadap pelanggaran maisir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan tetapi belum dilaksanakan eksekusi, menj,elaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan eksekusi putusan. Mahkamah Syar ‘ iyah Lhokseumawe dan menjelaskan konsekuensi hukum apabila putusan Mahkamah Syar’ iyah yang sudah :mempunyai kekuatan hukum tidak dilaksanakan.

Metode penelitian yan,g digunakan adalah penelltian hukum yang bersifat deskriptif analitis (deskrlpttve analities researchs) Metode analisis yang digunakan adalah metode anali.sis kualitatif yang tidak terikat pada jumlah atau besarnya responden yang digunakan.. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, Untuk mendapatkan data daJ.am penulisan tesis ini digunakan metode -penelitian kepustakaan (library research) melalui penelaahan literature dan peraturan.
perundang-undangan. Untuk mcndapatkan data empirik diguoakan metode wawancara dengan informan dan responden,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tentang pelanggaran maisir terkendala pelaksanaan eksekusinya lebih disebabkan oleh rendahnya kemauan dari aparat penegak hukum terhadap penerapan hukum syari'at, Factor-faktor penghambat pelaksanaan putusan maisir di Mahkamah Syar'iyah diantaranya: pertama, factor substansi hukum. Qanun tentang maisir dinilai belum sempurna terutama pengaturan tentang upaya menghadirkan terpidana untuk melaksanakan dilaksanakan eksekusi. Kedua, faktor struktural. Aparat penegak hukum belum professional dalam menangani kasus pelanggaran syari'at islam khususnya terhadap tindak pidana maisir. Ketiga,budaya hukum. Masyarakat selama ini telah terbiasa dengan hukuman penjara, sementara itu penerapan hukuman cambuk masih baru. Keempat, dukungan dana belum memadai. Penundaan atau belum dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai konsekuensi hukum yaitu tidak adanya kepastian hukum yang berpengaruh terhadap wibawa hukum sehingga tujuan dan cita-cita hukum itu sendiri sulit dicapai.

Disarankan kepada pihak Kejaksaan selaku institusi yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan eksekusi untuk dapat mengambil langkah- langkah kongkrit demi menjaga wibawa hukum, eksekusi terhadap terpidana maisir barus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meningkatkan profesionalisme penegak hukum dan pemerintah harus segera melakukan penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan yang menyangkut pelaksanaan Syari'at Islam.