URGENSI PENGATURAN HAK IMUNITAS NOTARIS TERHADAP TUNTUTAN PERDATA DAN PIDANA TERKAIT PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG ISINYA TIDAK SESUAI FAKTA

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN) menentukan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta, notaris tidak memiliki kewenangan menyelidiki atau mencari kebenaran materiil atas data dan informasi yang disampaikan oleh para pihak. Namun, saat terjadi permasalahan notaris dituntut secara perdata dan pidana karena diduga turut serta membantu memasukkan keterangan palsu ke dalam akta. Berdasarkan uraian ini permasalahan yang akan diteliti yaitu apakah notaris sebaiknya memiliki aturan hak imunitas terhadap tuntutan perdata dan pidana terkait pembuatan akta autentik? Bagaimana perbandingan pengaturan antara hak imunitas advokat dan notaris? Dan bagaimana upaya notaris mengatur adanya hak imunitas dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan terkait?

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan tentang pentingnya keberadaan hak imunitas notaris terhadap tuntutan perdata dan pidana terkait akta autentik, menganalisis perbandingan pengaturan antara hak imunitas advokat dan notaris, dan menganalisis baaimana upaya notaris mengatur adanya hak imunitas dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan terkait.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan primer maupun sekunder. Pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Pengolahan data dengan metode analisa data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis

Hasil penelitian menunjukan bahwa notaris sangat membutuhkan aturan yang jelas dan tegas secara tertulis yang mengatur tentang imunitas terkait akta yang dibuatnya. Perbandingan aturan hak imunitas advokat diatur dalam Pasal 16 UU Advokat, sedangkan notaris dilindungi oleh UUJN dan Kode Etik Notaris tetapi belum ada aturan yang tegas dan jelas tentang hak imunitas notaris. Salah satu upaya notaris dalam mengatur adanya semacam aturan hak imunitas yaitu melakukan sosialisasi umum, mengajukan ide dan gagasan mengenai pentingnya aturan hak imunitas pada pihak terkait.

Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan pembaharuan dalam UUJN mengenai penting adanya aturan hak imunitas notaris. Notaris disarankan agar bertindak cermat dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta. Penegak hukum dalam memeriksa dan memutus perkara terkait dengan akta yang memuat keterangan tidak sesuai fakta untuk lebih memperhatikan UUJN dalam proses pembuatan akta autentik.

Kata Kunci: Hak Imunitas, Tuntutan Perdata dan Pidana, Akta Autentik.