PENEGAKAN HUKUM JARIMAH MAISIR DI KABUPATEN ACEH TENGAH OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Qanun acara jinayat mengatur pidana maisir (judi) tentang hukuman cambuk yang dikenakan terhadap tindak pidana maisir bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”, Namun pada kenyataannya meskipun dilarang kasus Maisir (Judi) masih terjadi di Kabupaten Aceh Tengah.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mejelaskan penegakan hukum jarimah maisir di Kabupaten Aceh Tengah oleh satuan polisi pamong praja, Pertimbangan polisi pamong praja Kabupaten Aceh Tengah sehingga tidak melalui mahkamah syar’iyah dalam memutuskan penyelesaian maisir dan kekuatan hukum polisi pamong praja Kabupaten Aceh Tengah sehingga tidak memilih penyelesaian maisir melalui mahkamah syar’iyah.

Data penelitian skripsi ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data seluruhnya dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan dan responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum jarimah maisir di Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Pasal 18 sampai dengan 22 Qanun Jinayat, menegakkan hukum dan membawa mereka yang terlibat ke pengadilan,melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya aktivitas perjudian. Penyelesain tindak pidana maisir dilakukan berdasarkan qanun acara yang diawali penyelidikan, penyidikan, oleh PPNS Satpol PP sampai pada eksekusi namun dalam kenyataannya tindak pidana tidak diselesaikan di pengadilan. Dari segi keadilan hukuman dan kekuatan hukum polisi pamong praja Kabupaten Aceh Tengah sehingga tidak memilih penyelesaian maisir melalui mahkamah syar’iyah adalah satpol PP konsisten menerapkan kebijakan dan peraturan terkait perjudian untuk memastikan aktivitas perjudian dicegah dan pelaku perjudian diadili.

Diharapkan kepada aparat penegak hukum melakukan sosialisasi rutin dan konsisten untuk mendidik masyarakat,meningkatkan keterlibatan komunitas mencegah perjudian yang menjadi sebuah masalah dan disarankan untuk meningkatkan kekuatan hukum satuan polisi pamong praja diharapkan menjaga efektifitasnya terhadap individu yang melanggar undang-undang.