TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SESAMA JENIS (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDA ACEH)

Berdasarkan ketentuan Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa setiap anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan khusus yaitu penanganan yang cepat dan perlindungan di setiap tahapan penanganan perkara. Namun dalam praktiknya, penerapan ketentuan tersebut pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polresta Banda Aceh terhadap tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis terhadap anak menunjukan adanya kendala atau hambatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban pelecehan seksual sesama jenis, menjelaskan pendekatan viktimologis dalam perlindungan hukum yang diberi, serta menjelaskan hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam upaya mewujudkan perlindungan yang efektif di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggabungkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan dan data sekunder dihimpun dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel ilmiah, dan jurnal yang relevan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual sesama jenis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual sesama jenis di wilayah hukum Polresta Banda Aceh telah dilaksanakan melalui upaya represif, antara lain melalui penanganan cepat terhadap tindak pidana oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), pemberian perlindungan pada setiap tahapan pemeriksaan, serta berkoordinasi dengan lembaga terkait.

Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih menghadapi kendala berupa keterbatasan tenaga penyidik yang berkompeten, minimnya sarana rehabilitasi, dan kuatnya stigma sosial terhadap korban dan keluarganya. Selain itu, pendekatan viktimologis belum sepenuhnya diterapkan, sehingga pemenuhan hak serta pemulihan psikologis dan sosial anak sebagai korban belum terwujud secara optimal dan berkelanjutan.

Disarankan untuk aparat penegak hukum, khususnya Penyidik Polresta Banda Aceh, memperkuat upaya perlindungan hukum dengan mengintegrasikan perspektif viktimologis dalam setiap tahapan penanganan perkara. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional, guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak sebagai korban pelecehan seksual sesama jenis.