DAMPAK YURIDIS PENJUALAN SECARA ILEGAL LAYANAN PLATFORM YOUTUBE PREMIUM TERHADAP PEMILIK RESMI PLATFORM

Praktik penjualan layanan YouTube Premium secara ilegal melalui media sosial semakin marak seiring berkembangnya layanan digital berbasis langganan. Praktik tersebut dilakukan dengan menawarkan akses layanan melalui cara yang bertentangan dengan YouTube Paid Service Terms sehingga berpotensi menimbulkan dampak yuridis terhadap pemilik resmi platform YouTube.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yuridis penjualan layanan YouTube Premium secara ilegal terhadap pemilik resmi platform YouTube serta mengkaji upaya perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta YouTube Paid Service Terms.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan ilegal YouTube Premium berdampak terhadap hak ekonomi dan hubungan kontraktual pemilik resmi platform serta berpotensi memengaruhi aspek hak moral dalam ekosistem hak cipta. Faktor penyebabnya meliputi perbedaan harga, penyalahgunaan teknologi dan transaksi digital, serta rendahnya pemahaman hukum masyarakat. Perlindungan hukum dilakukan secara preventif melalui pengaturan internal YouTube dan pengawasan pemerintah, serta secara represif melalui penegakan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan YouTube Paid Service Terms.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik penjualan layanan YouTube Premium secara ilegal merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan perjanjian penggunaan layanan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penegakan hukum, serta kesadaran hukum masyarakat agar penggunaan layanan digital dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.