PENGENDALIAN PEMANFAATAN TROTOAR SEBAGAI JALUR PEJALAN KAKI DI KOTA BANDA ACEH PENGENDALIAN PEMANFAATAN TROTOAR SEBAGAI JALUR PEJALAN KAKI DI KOTA BANDA ACEH

PENGENDALIAN PEMANFAATAN TROTOAR SEBAGAI JALUR PEJALAN KAKI DI KOTA BANDA ACEH PENGENDALIAN PEMANFAATAN TROTOAR SEBAGAI JALUR PEJALAN KAKI DI KOTA BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
2026
13-08-2026
Indonesia
Banda Aceh
Tata ruang--Undang-undang dan peraturan, Pedestrian areas
Pedestrian, Trotoar
Skripsi
S1 Ilmu Hukum
Hukum Administrasi Negara (S1)
-
Ya

Pemanfaatan trotoar merupakan bagian dari ruang public yang seharusnya dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya sebagai jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Unndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 jo. Undang-Unang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Namun Kenyataannya, trotoar di Kota Banda Aceh masih banyak disalahgunakan sebagai tempat berjualan pedagang kaki lima dan area parkir kendaraan, sehingga pejalan kaki terpaksa berjalan di badan jalan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penegndalian pemanfaatan trotoar sebagai jalur pejalan kaki dan apa kendala dan hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengendalian pemanfaatan trotoar sebagai jalur pejalan kaki di Kota Banda Aceh serta mengkaji hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilaksanakan melalui wawancara oleh pejabat Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, serta Satpol PP Kota Banda Aceh, pada tiga lokasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian pemanfaatan trotoar dilaksanakan melalui fungsi pengaturan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan guna membatasi okupasi ruang publik, pengawasan aspek teknis tata ruang oleh Dinas PUPR, serta penertiban oleh Satpol PP, namun belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan penyalahgunaan trotoar. Kendala yang dihadapi bersifat kelembagaan, yaitu keterbatasan pengawasan dan koordinasi antar-instansi, sedangkan hambatannya bersifat eksternal, yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan karakteristik pelaku usaha pendatang, faktor ekonomi Pedagang Kaki Lima terkait lokasi relokasi, serta resistensi dalam pelaksanaan penertiban.

Disarankan agar Pemerintah Kota Banda Aceh meningkatkan intensitas pengawasan terpadu dan memperkuat koordinasi antar-instansi terkait, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, menyediakan lokasi relokasi yang lebih strategis dan layak secara ekonomi, dan melaksanakan penertiban secara konsisten guna mewujudkan fungsi trotoar sebagai jalur pejalan kaki secara optimal.

edit_page


Untuk membaca file lengkap dari naskah ini, Silahkan Login.